Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kabupaten/Kota Tahun 2026 sebagai upaya memperkuat sinergi dan konsolidasi program pembangunan infrastruktur lintas sektor dan lintas pemerintahan. Kegiatan ini dilaksanakan di TMII, Anjungan Kalsel, Jakarta, Kamis (29/1/2026).
Rakornis dibuka secara langsung oleh Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, M. Yasin Toyib, dan dihadiri sejumlah pemangku kepentingan strategis, di antaranya Kepala Bappeda Provinsi Kalsel Suprapti Tri Astuti diwakili oleh Aulia Faulina selaku Perencana Ahli Madya, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalsel Rahmiyanti Janoezir, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Kalsel Yonatan Hendrik Parjoko, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Dedi Supriyadi diwakili oleh Muhammad Fauzi selaku Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan, Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Kalsel Denny Surya Martha, serta perwakilan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya yang diwakili oleh Mohammad Muntaha, dari Departemen Teknik Infrastruktur Sipil.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas PUPR Kalsel, M. Yasin Toyib, menegaskan bahwa Rakornis merupakan forum strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan infrastruktur agar lebih terintegrasi dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Rapat Koordinasi Teknis ini menjadi forum konsolidasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan program pembangunan infrastruktur yang berskala prioritas dan strategis,” ujarnya.
Ia menjelaskan, melalui sinkronisasi program antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, penyelenggaraan urusan pekerjaan umum diharapkan dapat dilaksanakan secara cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
“Termasuk di dalamnya upaya mendorong percepatan pembangunan melalui skema pembiayaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Yasin menekankan pentingnya menyerap aspirasi daerah sejak tahap perencanaan agar program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.
“Pada hari ini kita duduk bersama untuk menyelaraskan dan menyepakati program serta kegiatan yang akan menjadi acuan penyusunan kegiatan Tahun Anggaran 2027 mendatang,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan seluruh peserta Rakornis agar mengedepankan skala prioritas dan ketepatan sasaran dalam setiap usulan kegiatan yang akan diprogramkan melalui Kementerian Pekerjaan Umum.
Sementara itu, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas PUPR Kalsel, Alain Filmore, menyampaikan bahwa Rakornis menjadi momentum penting untuk memperjelas arah pembangunan infrastruktur di Kalimantan Selatan.
“Melalui kegiatan ini, setiap pihak diharapkan dapat memilih dan mengusulkan kegiatan yang benar-benar menjadi skala prioritas dan dapat dilaksanakan untuk memajukan pembangunan infrastruktur di Provinsi Kalimantan Selatan,” katanya.
Menurutnya, sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota akan membuat arah pembangunan lebih terarah dan selaras dengan dokumen perencanaan daerah.
“Aspirasi dari seluruh elemen ini akan menjadi pedoman bagi Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan dalam menyusun Rencana Kerja Dinas PUPR Tahun Anggaran 2027 sesuai amanat RPJMD,” pungkasnya.
Rakornis Kabupaten/Kota Tahun 2026 ini diharapkan mampu menghasilkan kesepakatan program yang efektif dan terintegrasi guna mendukung percepatan pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Kalimantan Selatan. MC Kalsel/tgh
