Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalimantan Selatan melakukan penyesuaian program dan kegiatan Bidang Hortikultura pada tahun 2026 seiring kebijakan pemangkasan anggaran dan sinkronisasi dengan program dan kegiatan pemerintah pusat.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Syamsir Rahman melalui Kepala Bidang Hortikultura, Amir Sahlan, mengatakan bahwa secara prinsip program hortikultura tahun 2026 tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya karena menyesuaikan arah kebijakan nasional serta keterbatasan fiskal daerah.
“Program dan kegiatan hortikultura tahun 2026 menyesuaikan dengan kegiatan di pusat, di samping adanya pemangkasan anggaran,” ujar Amir Sahlan di ruang kerjanya, Banjarbaru, Selasa (3/2/2026).
Ia menjelaskan, meskipun terjadi pengurangan anggaran hingga sekitar 50 persen dibandingkan tahun 2025, DPKP Kalsel tetap memprioritaskan pengembangan komoditas strategis, khususnya hortikultura yang berpengaruh terhadap pengendalian inflasi daerah.
Komoditas sayuran yang menjadi fokus utama meliputi cabai besar, cabai rawit, serta bawang merah, sementara untuk tanaman buah masih difokuskan pada buah unggukan yaitu pisang, durian, dan jeruk. Selain itu, pengembangan tanaman obat dan tanaman hias tetap menjadi bagian dari perhatian Bidang Hortikultura.
“Karena anggaran berkurang, volume bantuan akhirnya kami turunkan. Contohnya untuk bawang merah, yang sebelumnya untuk kebutuhan satu hektare diperlukan satu ton bibit bawang merah, namun kini kami siasati menjadi setengahnya saja yaitu 500 kg per hektare. Namun kami pastikan petani tetap mendapatkan dukungan,” jelasnya.
Amir menegaskan, keterbatasan anggaran tidak mengurangi semangat jajaran DPKP Kalsel dalam mengawal pembangunan hortikultura, baik tanaman sayur, buah-buahan, maupun tanaman hias di Kalimantan Selatan.
Selain itu, DPKP Kalsel juga merencanakan pengembangan tanaman hias melati yang selama ini secara swadaya dikembangkan masyarakat di Kabupaten Banjar dengan luasan yang terbatas. Program tersebut direncanakan akan diangkat lebih optimal pada tahun 2027.
“Kami melihat potensi melati di Kabupaten Banjar cukup besar, namun selama ini masih swadaya. Ke depan, kami upayakan untuk dikembangkan lebih luas,” tuturnya.
Dalam rangka mendukung pengembangan komoditas hortikultura dan tanaman pangan, DPKP Kalsel juga memanfaatkan lahan milik pemerintah provinsi di kawasan Bukit Merangkul (eks kawasan sport Center). Di lokasi tersebut dikembangkan berbagai komoditas, seperti bawang merah, cabai besar, cabai rawit, durian, serta komoditas tanaman pangan seperti jagung, singkong, kacang tanah, dan aneka sayuran.
“Untuk hortikultura, perkembangan cabai, bawang merah, dan durian di Bukit Merangkul cukup bagus yang pasti lahan di Bukit merangkul sangat cocok untuk dikembangkan menjadi kahan pertanian. Durian bahkan sudah ada yang tumbuh besar, sehingga kami dorong pengembangannya lebih lanjut,” ungkap Amir.
Ia menambahkan, pengembangan hortikultura di Kalsel tidak hanya terbatas pada bantuan pemerintah, tetapi juga terus didorong melalui swadaya masyarakat. Berbagai komoditas sayur dan buah tetap dikembangkan secara mandiri oleh kelompok tani di sejumlah daerah.
Terkait sebaran komoditas buah, Amir menyebutkan bahwa durian dominan dikembangkan di Kabupaten Banjar, Tanah Laut, dan sebagian di kabupaten HST dan Tabalong, sementara pisang disalurkan sesuai permohonan kabupaten/kota setelah melalui proses verifikasi terhadap kelompok kelompok tani pemohon.
Adapun untuk komoditas jeruk, DPKP Kalsel terus berupaya mempertahankan produksi di tengah menurunnya dukungan pendanaan dari pemerintah pusat sejak 2023.
“Jeruk menjadi perhatian karena pengembangan jeruk sangat didukung oleh dana APBN namun sejak 3 (tiga) tahun terakhir sudah tidak ada lagi jadi hanya mengandalkan dukungan dana APBD, produktivitas jeruk, khususnya di Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Banjar, mulai menurun. Ini yang terus kami antisipasi ke depan,” pungkasnya. MC Kalsel/tgh
