Ketua BK DPRD Tanah Bumbu Dorong SPBU Terapkan Pembayaran Non-Tunai

- Kontributor

Kamis, 23 April 2026 - 17:24 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TANAH BUMBU, RADARBANUA – Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, Abdul Rahim, mendorong seluruh pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Tanah Bumbu untuk segera menerapkan digitalisasi layanan, khususnya sistem pembayaran non-tunai.

Menurutnya, perubahan pola transaksi masyarakat yang kini semakin mengarah pada sistem digital harus direspons dengan cepat oleh pengelola SPBU agar pelayanan tetap relevan dengan kebutuhan zaman.

Dorongan tersebut disampaikan Abdul Rahim di sela Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, Kamis (23/4/2026).

Ia menilai, minimnya fasilitas pembayaran non-tunai di sejumlah SPBU di Tanah Bumbu tidak sejalan dengan perkembangan ekonomi digital yang saat ini telah merambah hampir seluruh sektor, mulai dari ritel modern hingga pedagang kaki lima.

“Di minimarket, bahkan penjual pentol keliling saja sekarang sudah menggunakan QRIS. Ini menunjukkan bahwa layanan non-tunai sudah menjadi kebutuhan umum. Sudah saatnya SPBU di Tanah Bumbu melakukan adaptasi serupa,” ujar Abdul Rahim kepada awak media.

Menurutnya, penerapan sistem pembayaran digital di SPBU bukan lagi sekadar inovasi tambahan, melainkan telah menjadi bagian dari standar pelayanan publik modern yang wajib dipenuhi.

Ia menyoroti kondisi di lapangan, di mana konsumen kerap mengalami kesulitan ketika tidak membawa uang tunai saat hendak mengisi bahan bakar.

Abdul Rahim juga membandingkan kondisi tersebut dengan sejumlah daerah lain di Kalimantan Selatan, seperti Banjarmasin dan Banjarbaru, yang menurutnya sudah lebih dulu menerapkan transaksi non-tunai di SPBU.

“Setiap kali saya mengisi bahan bakar di SPBU Pertamina di Banjarmasin atau Banjarbaru, transaksi sudah bisa dilakukan secara non-tunai. Di Tanah Bumbu, layanan ini seharusnya sudah bisa dihadirkan agar masyarakat lebih nyaman,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menilai digitalisasi layanan publik merupakan sebuah keniscayaan. Jika pengelola SPBU tidak segera beradaptasi, maka layanan tersebut berpotensi tertinggal dari ekspektasi masyarakat yang kini mengutamakan kepraktisan, kecepatan, dan efisiensi.

“Ini bukan sekadar mengikuti tren, tetapi menyesuaikan layanan dengan kebutuhan masyarakat hari ini. Kami berharap pengelola SPBU dapat segera mengambil langkah konkret. Digitalisasi akan meningkatkan efisiensi layanan sekaligus meminimalisir kendala transaksi di lapangan,” pungkasnya.

Berita Terkait

DPRD Tanah Bumbu Setujui Perubahan APBD 2026, Belanja Daerah Capai Rp3,6 Triliun
DPRD dan Pemkab Tanah Bumbu Setujui Tiga Raperda, Masa Jabatan Kades Jadi Delapan Tahun
Maulid Nabi di Masjid Darur Rahmah Sepunggur, Hasanuddin Ajak Teladani Akhlak Rasulullah
HUT ke-22 DPRD Tanah Bumbu Jadi Momentum Perkuat Kebersamaan
RAPBD Perubahan 2026 Tanah Bumbu: Pendapatan Turun Rp38 Miliar, Belanja Naik Rp70 Miliar
DPRD Tanah Bumbu Gelar Maulid Nabi Muhammad SAW, Perkuat Nilai Keagamaan dan Integritas
Enam Fraksi DPRD Tanah Bumbu Terima Raperda Perubahan APBD 2026, Soroti Program Berdampak ke Masyarakat
Reses di Desa Wanasari, I Wayan Sudarma Tegaskan Komitmen Kawal Aspirasi Warga hingga Terealisasi

Berita Terkait

Selasa, 15 September 2026 - 22:46 WITA

DPRD Tanah Bumbu Setujui Perubahan APBD 2026, Belanja Daerah Capai Rp3,6 Triliun

Senin, 14 September 2026 - 22:43 WITA

DPRD dan Pemkab Tanah Bumbu Setujui Tiga Raperda, Masa Jabatan Kades Jadi Delapan Tahun

Jumat, 11 September 2026 - 23:40 WITA

Maulid Nabi di Masjid Darur Rahmah Sepunggur, Hasanuddin Ajak Teladani Akhlak Rasulullah

Rabu, 2 September 2026 - 10:50 WITA

HUT ke-22 DPRD Tanah Bumbu Jadi Momentum Perkuat Kebersamaan

Rabu, 2 September 2026 - 10:33 WITA

RAPBD Perubahan 2026 Tanah Bumbu: Pendapatan Turun Rp38 Miliar, Belanja Naik Rp70 Miliar

Berita Terbaru