Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) melalui Dinas Perindustrian (Disperin) Provinsi Kalsel menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Fasilitasi Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat hilirisasi industri sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Kepala Disperin Provinsi Kalsel, Miftahul Chair, mengatakan pengembangan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus menjadi salah satu kunci untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan sebesar 6,4 persen pada tahun 2026, serta mendukung target nasional sebesar 8,1 persen pada tahun 2029 sesuai arahan Presiden RI.
“Pada hari ini kita mengadakan acara khusus untuk kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri. Dua hal ini harus kita jalankan, karena dengan adanya kawasan-kawasan tersebut, mudah-mudahan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan yang kita harapkan pada tahun 2026 sebesar 6,4 persen dapat terpenuhi,” ujar Miftahul Chair di Banjarmasin, Rabu (6/5/2026).
Ia menegaskan, komitmen tersebut sejalan dengan dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap Asta Cita ke-5 Presiden dan Wakil Presiden RI, yakni melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Langkah tersebut juga selaras dengan misi ketiga Gubernur Kalimantan Selatan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, merata, dan berbasis syariah.
Menurutnya, hilirisasi industri di Kalimantan Selatan terus diwujudkan melalui pengembangan sejumlah kawasan industri yang telah berjalan seperti Kawasan Industri Batulicin, Jorong, dan Sebuku, serta pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Setangga. Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan rencana kawasan industri baru di Tarjun, Seradang, Mantuil, dan Tapin, serta rencana KEK di Mekar Putih dan Satui.
Namun demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan besar yang harus dihadapi, terutama pada aspek infrastruktur penunjang menuju kawasan-kawasan industri baru tersebut.
“Tantangan kita cukup berat di infrastruktur, karena untuk kawasan-kawasan baru ini kita harus menyiapkan jalan, jembatan, dan sarana pendukung lainnya. Tapi mudah-mudahan ini sudah mulai berjalan, termasuk pembangunan jembatan antara Tanah Bumbu dan Kotabaru, kemudian akses jalannya juga kita bangunkan agar investasi bisa masuk ke daerah tersebut,” jelasnya.
Lebih lanjut, Miftahul menuturkan bahwa keberhasilan pengelolaan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus tidak hanya bergantung pada pengelola kawasan, tetapi juga membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Dukungan tersebut meliputi kesiapan infrastruktur pendukung, kepastian rantai pasok bahan baku, promosi investasi, konektivitas logistik yang efisien, ketersediaan air baku dan listrik, hingga akses fasilitas publik yang memadai.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti pentingnya kepastian regulasi pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta optimalisasi insentif fiskal melalui sistem Indonesia National Single Window (INSW) maupun insentif non-fiskal guna menciptakan iklim investasi yang kompetitif.
Melalui kegiatan bimbingan teknis ini, Miftahul berharap seluruh peserta dapat memahami mekanisme perizinan berbasis risiko sesuai regulasi terbaru, meningkatkan kapasitas dalam memanfaatkan insentif secara optimal, serta memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengelola kawasan.
“Kita berharap ke depan Kalimantan Selatan terus tumbuh. Target 6,4 persen pada tahun 2026 harus bisa tercapai, dan pada tahun 2029 sesuai amanat Presiden sebesar 8,1 persen juga dapat terwujud melalui penguatan sektor industri dan investasi,” pungkasnya. MC Kalsel/scw
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
