TANAH BUMBU, RADARBANUA – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Kota Balikpapan pada Jumat (6/3/2026), dalam rangka memperkuat kapasitas pengelolaan serta pengawasan anggaran daerah.
Dalam kunjungan tersebut, anggota DPRD Tanah Bumbu, I Wayan Sudarma, menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan oleh jajaran DPRD Kota Balikpapan.
“Atas nama pimpinan dan seluruh rombongan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan segenap keluarga besar DPRD Kota Balikpapan yang telah menerima kami dengan sangat baik, ramah, dan penuh kekeluargaan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kunjungan ini tidak sekadar menjadi agenda formal, melainkan bagian dari upaya mempelajari praktik terbaik (best practices) dalam tata kelola anggaran daerah. DPRD Kota Balikpapan dinilai memiliki reputasi baik dalam pengelolaan anggaran serta penguatan fungsi Badan Anggaran, sehingga layak dijadikan referensi.
Sejumlah isu strategis menjadi fokus dalam pertemuan tersebut, di antaranya mekanisme pembahasan anggaran yang lebih efektif dan transparan, strategi pengawasan terhadap optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta penguatan sinergi antara Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menyusun prioritas pembangunan.
Menurut I Wayan Sudarma, Balikpapan memiliki dinamika pengelolaan anggaran yang menarik, terlebih sebagai pintu gerbang Kalimantan Timur sekaligus daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Balikpapan sebagai pintu gerbang Kalimantan Timur dan penyangga IKN tentu memiliki dinamika anggaran yang sangat menarik untuk kami pelajari,” katanya.
Melalui kunjungan ini, DPRD Tanah Bumbu berharap dapat mengadopsi berbagai inovasi dan pengalaman yang diperoleh guna meningkatkan kualitas kebijakan fiskal di daerah.
Ia menegaskan, pertukaran pengalaman antar daerah menjadi langkah penting dalam mendorong terciptanya tata kelola anggaran yang lebih akuntabel, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kami percaya, pertukaran pikiran dan pengalaman antar daerah merupakan kunci untuk mewujudkan kebijakan fiskal yang pro-rakyat dan akuntabel,” pungkasnya.
