TANAH BUMBU, RADARBANUA – Komisi III DPRD Kabupaten Tanah Bumbu melakukan kunjungan kerja ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar, Senin (9/3/2026), guna memperkuat koordinasi dan mempelajari strategi penanganan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI).
Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh I Wayan Sudarma bersama sejumlah anggota dewan dan disambut oleh Kepala Disnakertrans Kabupaten Banjar beserta jajaran.
I Wayan Sudarma menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan sekaligus menegaskan pentingnya pembelajaran lintas daerah dalam menghadapi dinamika hubungan industrial yang semakin kompleks.
Menurutnya, Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Banjar memiliki karakteristik serupa, terutama dengan dominasi sektor industri dan pertambangan, sehingga potensi konflik antara pekerja dan perusahaan cukup tinggi.
“Dinamika dunia kerja saat ini semakin kompleks. Dengan kondisi daerah yang hampir sama, potensi perselisihan hubungan industrial tentu tidak bisa dihindari. Karena itu, kami ingin mempelajari strategi penanganannya,” ujar Wayan.
Ia menegaskan, fokus Komisi III tidak hanya pada penanganan konflik, tetapi juga pada upaya mitigasi agar permasalahan tidak berkembang menjadi dampak sosial yang lebih luas.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan DPRD Tanah Bumbu melakukan studi komparatif terkait mekanisme, standar operasional prosedur (SOP), serta pendekatan persuasif yang diterapkan Disnakertrans Kabupaten Banjar dalam menangani berbagai sengketa ketenagakerjaan, mulai dari sengketa hak, kepentingan, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).
Selain itu, pertemuan juga dimanfaatkan sebagai forum koordinasi untuk berbagi pengalaman dalam pengawasan terhadap perusahaan agar tetap mematuhi regulasi ketenagakerjaan.
Hasil dari kunjungan ini diharapkan menjadi referensi bagi Komisi III DPRD Tanah Bumbu dalam menjalankan fungsi pengawasan serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif.
“Kami ingin menyeimbangkan antara perlindungan hak pekerja dan menjaga iklim investasi tetap kondusif. Hubungan industrial yang harmonis adalah kunci stabilitas ekonomi daerah,” tambahnya.
Komisi III DPRD Tanah Bumbu berharap kerja sama dan pertukaran informasi antar daerah ini dapat memperkuat sistem ketenagakerjaan yang adil, berkelanjutan, serta mampu menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan dan pekerja.
