TANAH BUMBU, RADARBANUA — Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu melakukan kunjungan kerja, konsultasi, dan koordinasi ke Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XI Banjarmasin, Kamis (6/8/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memperjuangkan lima usulan pembangunan dan penanganan infrastruktur jalan serta jembatan yang dinilai strategis dan mendesak bagi masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu.
Rombongan dipimpin Wakil Ketua I DPRD Tanah Bumbu sekaligus Koordinator Komisi III, H. Hasanuddin, bersama Ketua Komisi III Andi Asdar Wijaya, Wakil Ketua Komisi III I Wayan Sudarma, serta anggota Komisi III H. Abdul Kadir, H. Jumron AR, Masripay, dan Sayid Sultan Hasan.
Turut mendampingi rombongan, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Tanah Bumbu, Sekretaris Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu, serta jajaran Sekretariat DPRD Tanah Bumbu.
Kedatangan rombongan diterima langsung Kepala Seksi BPJN XI Banjarmasin, Parman Ali.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi III DPRD Tanah Bumbu menyampaikan sejumlah usulan infrastruktur prioritas yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat.
Lima usulan tersebut meliputi pembangunan jembatan kembar di perbatasan Tanah Bumbu–Tanah Laut, percepatan pembangunan Jembatan Kusan Tengah, pembangunan Jembatan Gantung Gunung Besar–Pulau Burung, perhatian terhadap Jalan Alternatif Banjarbaru–Tanah Bumbu, serta perkembangan pembangunan Jembatan Tanah Bumbu–Kotabaru dan Jalan Pesisir menuju Desa Sungai Dua Laut.
H. Hasanuddin menegaskan, pembangunan jembatan kembar di perbatasan Tanah Bumbu–Tanah Laut menjadi salah satu perhatian utama. Kondisi jalan yang sempit, menikung, dan menurun dinilai berpotensi membahayakan pengguna jalan, terlebih dengan tingginya mobilitas kendaraan angkutan berat.
“Kami mengusulkan penambahan jembatan kembar agar keselamatan pengguna jalan lebih terjamin dan arus lalu lintas barang maupun penumpang menjadi lebih lancar,” tegas Hasanuddin.
Selain persoalan keselamatan, pembangunan jembatan kembar tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kelancaran distribusi barang dan konektivitas antarwilayah.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Tanah Bumbu, Andi Asdar Wijaya, menyerahkan secara langsung proposal teknis pembangunan Jembatan Gantung Gunung Besar–Pulau Burung kepada BPJN XI Banjarmasin.
Menurutnya, jembatan tersebut sangat dibutuhkan untuk membuka akses masyarakat menuju Pulau Burung yang selama ini masih terbatas. Infrastruktur itu juga dinilai memiliki potensi untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata daerah.
“Jembatan gantung ini sangat dibutuhkan masyarakat untuk membuka akses ke Pulau Burung yang selama ini terbatas, sekaligus mendorong pariwisata daerah,” jelas Andi Asdar.
Dalam pengajuan tersebut, DPRD Tanah Bumbu turut melibatkan Dinas PUPR dan Bappeda agar usulan pembangunan memiliki kajian teknis yang lebih komprehensif. Koordinasi juga dilakukan dengan mempertimbangkan aspek konservasi kawasan Pulau Burung.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III I Wayan Sudarma menyampaikan, BPJN XI Banjarmasin turut memberikan penjelasan mengenai perkembangan sejumlah proyek pemerintah pusat yang berkaitan dengan konektivitas wilayah Tanah Bumbu.
Salah satunya pembangunan jalan menuju Desa Sungai Dua Laut yang diharapkan dapat memperkuat jaringan jalan pesisir sekaligus membuka akses dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Komisi III DPRD Tanah Bumbu juga meminta perhatian terhadap ruas Jalan Alternatif Banjarbaru–Tanah Bumbu yang dinilai rawan kecelakaan. Penanganan ruas tersebut diharapkan dapat dilakukan melalui sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi maupun pusat sesuai kewenangan masing-masing.
Selain itu, perkembangan pembangunan Jembatan Tanah Bumbu–Kotabaru turut menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. DPRD ingin memastikan pembangunan infrastruktur penghubung antarwilayah itu terus berjalan sesuai tahapan yang direncanakan.
Melalui koordinasi tersebut, DPRD Tanah Bumbu berharap pemerintah pusat dapat menindaklanjuti dan merealisasikan usulan infrastruktur prioritas secara bertahap.
Upaya tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan, memperkuat konektivitas antarwilayah, membuka akses kawasan potensial, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Tanah Bumbu.
