Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, M. Syarifuddin, menegaskan pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum akan segera mengambil langkah cepat untuk mengatasi kelangkaan BBM subsidi yang terjadi di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan.
Hal tersebut disampaikan M. Syarifuddin usai menerima aksi penyampaian pendapat dari LSM Sahabat Anti Kecurangan Bersatu (SAKUTU), yang menyampaikan sejumlah tuntutan terkait persoalan distribusi dan pengawasan BBM subsidi.
Dalam keterangannya, Syarifuddin menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk TNI, Polri, Kejaksaan, dan SKPD terkait untuk membentuk satuan tugas khusus, guna menangani persoalan kelangkaan BBM subsidi.
“Kita akan melakukan langkah-langkah untuk mengatasi kelangkaan ini dan juga sudah memutuskan bersama seluruh elemen yang ada, baik itu Polisi, TNI, maupun pihak lainnya. Kita akan bentuk satgas sehingga mudah-mudahan kelangkaan ini tidak ada lagi,” kata M. Syarifuddin, Banjarbaru, Rabu (13/5/2026).
Ia menegaskan, pembentukan satgas tersebut akan segera direalisasikan setelah adanya kesepakatan lintas instansi, termasuk dari unsur pemerintah daerah, Korem, dan Polda Kalimantan Selatan.
“Secepatnya ini sudah saya sampaikan. Dari pemerintah sepakat, dari Korem sepakat, dari Polda juga sepakat,” ucapnya.
Terkait tuntutan massa aksi yang mempertanyakan lambannya penanganan persoalan BBM subsidi, Syarifuddin menjelaskan bahwa pemerintah kini fokus pada langkah-langkah percepatan agar persoalan tidak terus berlarut.
“Yang jelas ini secepatnya kita lakukan langkah-langkah untuk mengetahui kenapa terjadi kelangkaan dan bagaimana penanganannya,” ucapnya.
Ia juga memastikan langkah-langkah preventif dan pengawasan akan segera dijalankan melalui koordinasi lintas sektor yang telah dibangun bersama aparat penegak hukum dan instansi terkait.
“Kita sudah diyakinkan oleh pihak-pihak yang tadi menyampaikan bahwa langkah-langkah itu akan segera dilakukan. Minggu ini sudah bisa dilaksanakan,” tambahnya.
Dalam aksi tersebut, LSM SAKUTU menyampaikan enam tuntutan utama, diantaranya meminta Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin menyatakan kondisi darurat BBM, mendesak penambahan kuota Biosolar subsidi, pembentukan Satgas Anti Mafia BBM, penindakan terhadap oknum aparat yang diduga membekingi mafia BBM, penutupan SPBU yang terlibat pelansiran, serta keterbukaan data distribusi BBM subsidi oleh Pertamina Patra Niaga. MC Kalsel/Rns
