Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan tema “Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan dalam rangka Peningkatan Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi Kalimantan Selatan” di Kampung Putra Bulu, Kabupaten Banjar, Rabu (13/5/2026).
Kegiatan ini digelar sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan sekaligus memperkuat koordinasi antara Disdukcapil dengan lembaga pengguna data kependudukan di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan maupun Kabupaten/Kota.
Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin menyampaikan bahwa forum rakor tersebut menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi dan prosedur dalam pemanfaatan data kependudukan.
“Melalui forum ini, kita dapat menyamakan persepsi, prosedur, dan alur pemanfaatan data kependudukan, serta meningkatkan pemanfaatan informasi administrasi kependudukan. Kegiatan ini sangat strategis dalam mengakomodir dan mengoordinasikan pemanfaatan data kependudukan bagi penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.
Ia menegaskan, data kependudukan merupakan basis data fundamental yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, perencanaan pembangunan hingga pengambilan kebijakan yang tepat sasaran.
“Pemerintah memerlukan data akurat mengenai jumlah penduduk, persebaran wilayah, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat. Hal tersebut penting untuk memastikan setiap keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” katanya.
Lebih lanjut, Syarifuddin mengungkapkan saat ini terdapat 13 SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang telah mengajukan perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan.
Namun, tujuh di antaranya telah habis masa berlaku dan belum melakukan perpanjangan, sementara enam SKPD lainnya telah memperoleh izin pemanfaatan data tetapi belum menindaklanjuti dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama maupun pemberian hak akses.
Ia pun mendorong seluruh SKPD terkait untuk segera menindaklanjuti proses kerja sama pemanfaatan data kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kesempatan ini menjadi momentum untuk mensinergikan kerja sama dengan seluruh SKPD dan elemen terkait dalam rangka meningkatkan pemanfaatan informasi administrasi kependudukan,” ucapnya.
Selain itu, ia juga mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat koordinasi dan sinergi dalam optimalisasi pemanfaatan data kependudukan.
“Data kependudukan merupakan aset strategis negara dalam menghadirkan pelayanan publik yang responsif dan pembangunan yang tepat sasaran. Ketersediaan data yang akurat dan penggunaan yang optimal sejatinya untuk mempercepat proses birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan, Dewi Fuziarti mengatakan rakor tersebut merupakan agenda tahunan yang disinergikan dengan rilis data kependudukan tahun 2025.
“Rakor ini merupakan agenda tahunan Disdukcapil Provinsi yang biasanya disinergikan dengan rilis data kependudukan tahun 2025,” ujarnya.
Pada kesempatan itu juga dilakukan penyerahan sertifikasi ISO kepada dua daerah, yakni Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar, sebagai bentuk penguatan sistem keamanan data kependudukan.
“Jaminan keamanannya lebih tinggi sesuai dengan ISO terbaru. Keamanan datanya lebih akurat dan lebih terjamin. Jadi ini terkait pemanfaatan data,” jelas Dewi.
Ia menambahkan, kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada SKPD provinsi maupun kabupaten/kota terkait pentingnya kerja sama pemanfaatan data kependudukan dengan Dukcapil.
“Tujuan utamanya untuk memberikan pencerahan kepada SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota mengenai manfaat kerja sama pemanfaatan data dengan Dukcapil. Kalau di Kabupaten/Kota sudah ada beberapa yang melakukan pemanfaatan data, sedangkan di Provinsi baru 13 SKPD,” katanya.
Dewi juga menyebutkan dari 13 SKPD tersebut, sebagian masih dalam proses, sebagian telah melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS), dan beberapa lainnya telah memasuki masa kedaluwarsa sehingga perlu segera diperpanjang.
Melalui rakor ini, diharapkan pemanfaatan data kependudukan di Kalimantan Selatan dapat semakin optimal guna mendukung pelayanan publik yang lebih cepat, tepat, dan terintegrasi antarinstansi. MC Kalsel/dam
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
