Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan memastikan ketersediaan hewan kurban untuk Hari Raya Iduladha 2026 dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat.
Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, Suparmi, mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, khususnya dinas yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan, guna menghimpun data ketersediaan dan kebutuhan hewan kurban di seluruh daerah di Kalsel.
“Sebagai persiapan Idul adha, sama seperti tahun-tahun sebelumnya, kami berkoordinasi dengan kabupaten/kota untuk menghimpun data ketersediaan dan kebutuhan hewan kurban, baik sapi, kerbau maupun kambing,” ujar Suparmi saat ditemui diruang kerjanya, Rabu (13/5/2026)
Berdasarkan data sementara, ketersediaan hewan kurban di Kalimantan Selatan tahun ini mencapai lebih dari 23.000 ekor, terdiri dari lebih dari 17.000 ekor sapi, sekitar 6.000 ekor kambing, dan sisanya kerbau. Sementara kebutuhan masyarakat diperkirakan hampir mencapai 16.000 ekor.
“Untuk kebutuhan sapi sekitar 13.000 ekor, kambing lebih dari 2.500 ekor, dan sisanya kerbau. Data ini masih terus bergerak karena pelaksanaan Iduladha masih beberapa hari lagi, sehingga kami terus melakukan pembaruan data,” katanya.
Suparmi menambahkan, pihaknya juga akan kembali melakukan rekapitulasi pasca pemotongan hewan kurban guna mengetahui realisasi pemotongan hewan kurban di Kalimantan Selatan pada Iduladha 2026.
Selain memastikan ketersediaan, Disbunnak Kalsel juga memperkuat pengawasan kesehatan hewan kurban melalui pembentukan tim pengawasan dan pemeriksaan hewan kurban di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Kami sudah bersurat kepada kabupaten/kota untuk membentuk tim pengawasan dan pemeriksaan hewan kurban. Tim ini bersifat terpadu dengan melibatkan instansi vertikal seperti Balai Veteriner, Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak, Balai Karantina, serta Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Kalimantan Selatan,” jelasnya.
Pengawasan dilakukan sejak sebelum pemotongan, saat pemotongan hingga beberapa hari setelah pelaksanaan kurban. Pemeriksaan kesehatan hewan juga dilakukan bersamaan dengan proses pendataan di lapangan.
“Pengawasan dan pemeriksaan ini sudah berjalan. Petugas melakukan pemeriksaan kesehatan hewan sejak pendataan awal, kemudian dilanjutkan saat pemotongan hingga tiga hari setelahnya untuk melakukan rekapitulasi realisasi pemotongan hewan kurban,” ungkap Suparmi.
Terkait lalu lintas hewan kurban, Suparmi menegaskan seluruh ternak yang masuk maupun keluar Kalimantan Selatan wajib memenuhi persyaratan teknis dan dokumen sesuai ketentuan yang berlaku.
“Untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban di Kalimantan Selatan, ada ternak lokal dan ada juga yang didatangkan dari daerah lain. Semua harus memenuhi dokumen persyaratan teknis lalu lintas hewan dan saat ini sudah menggunakan aplikasi e-lalu lintas,” katanya.
Ia menjelaskan, ternak yang masuk ke Kalimantan Selatan wajib memperoleh izin dari daerah tujuan, sementara ternak yang keluar daerah juga harus mendapatkan rekomendasi pengeluaran dari daerah asal.
“Semua ternak yang dilalu lintaskan harus memenuhi persyaratan teknis sesuai aturan yang berlaku. Saya selalu berpesan kepada jajaran agar seluruh proses mengikuti ketentuan dan regulasi yang berlaku,” tutup Suparmi. MC Kalsel/scw
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
