Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) kembali melaksanakan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025 sebagai bagian dari upaya evaluasi perkembangan demokrasi di daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui Forum Group Discussion (FGD) yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, M. Syarifuddin melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Adi Santoso, menyampaikan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia merupakan instrumen penting untuk mengukur tingkat kemajuan demokrasi, baik secara nasional maupun di tingkat Provinsi.
“Kebebasan dan praktik demokrasi yang sehat menjadi fondasi dalam menjaga keseimbangan antara kehidupan masyarakat sipil dan jalannya pemerintahan. Tanpa demokrasi yang baik, berbagai aspek pembangunan dapat mengalami ketimpangan,” kata Adi, Banjarmasin, Rabu (18/2/2026).
Ia menyebutka bahwa dalam empat tahun terakhir, angka IDI Kalimantan Selatan menunjukkan tren yang cukup positif meski sempat mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021, IDI Kalsel tercatat sebesar 75,41.
Kemudian pada tahun 2022, angka tersebut meningkat signifikan menjadi 80,86. Tahun 2023 sempat mengalami sedikit penurunan menjadi 80,44, sebelum kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 81,91 dan menempatkan Kalsel pada peringkat ke-11 nasional.
“Capaian tersebut juga berada di atas angka nasional yang sebesar 79,81. Meski demikian, peningkatan angka bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari proses evaluasi berkelanjutan untuk memperkuat kualitas demokrasi,” ucapnya.
Untuk pengukuran IDI 2025, digunakan metode triangulasi yang mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data yang diperoleh melalui review koran dan dokumen akan divalidasi melalui diskusi serta pendalaman informasi dari para partisipan FGD.
Pengukuran IDI sendiri mencakup tiga aspek utama, yakni aspek kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi. Ketiga aspek tersebut dijabarkan ke dalam 22 indikator yang menjadi dasar penilaian.
Adi menjelaskan bahwa FGD merupakan bagian integral dari proses pengukuran IDI karena menjadi ruang verifikasi dan eksplorasi data. Para peserta yang diundang dinilai memiliki wawasan dan pemahaman terhadap berbagai kejadian yang berkaitan dengan indikator demokrasi di Kalimantan Selatan.
Ia pun mengajak seluruh peserta untuk menyampaikan pandangan secara jujur, adil, dan terbuka. Hasil verifikasi tersebut nantinya akan menjadi bahan evaluasi bersama guna mendorong penyelenggaraan demokrasi yang lebih baik dan berkualitas di Banua. MC Kalsel/Rns
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
