Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, menegaskan pentingnya transformasi ekonomi daerah agar tidak terus bergantung pada sektor ekstraktif. Hal tersebut disampaikannya melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor, dalam kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Ariadi menyampaikan bahwa perekonomian Kalimantan Selatan pada tahun 2025 tumbuh sebesar 5,11 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Capaian tersebut menunjukkan fondasi ekonomi daerah yang relatif kuat serta memiliki daya tahan yang baik.
Namun demikian, jika dilihat dari struktur perekonomian, kontribusi terbesar masih didominasi oleh sektor pertambangan sebesar 27,94 persen. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa transformasi ekonomi harus terus dilakukan agar pertumbuhan ekonomi Kalsel berkelanjutan dan tidak terlalu bergantung pada sektor ekstraktif.
“Dalam konteks inilah, sektor jasa keuangan memiliki peran yang sangat strategis. Data menunjukkan sektor jasa keuangan di Kalimantan Selatan tumbuh sebesar 10,34 persen, menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tertinggi,” kata Ariadi, Banjarmasin, Senin (23/2/2026).
Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa akses keuangan menjadi faktor kunci dalam mendorong aktivitas ekonomi baru, terutama bagi pelaku UMKM dan sektor produktif lainnya.
Lebih lanjut disampaikan, salah satu indikator utama dalam mengukur keberhasilan perluasan akses keuangan di daerah adalah Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD). Indeks ini mencerminkan tingkat ketersediaan, penggunaan, dan kedalaman layanan keuangan oleh masyarakat.
“Untuk itu, seluruh TPAKD baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota diminta terus meningkatkan kinerja dan inovasi program guna mendorong peningkatan IKAD,” ucapnya.
Peningkatan indeks tersebut, menurut Ariadi merupakan bagian dari upaya memastikan masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan yang aman, terjangkau, serta mampu mendukung kegiatan ekonomi secara produktif.
Dalam arah kebijakan ke depan, TPAKD difokuskan pada tiga prioritas utama. Pertama, memperluas akses pembiayaan produktif bagi UMKM, khususnya yang memiliki potensi untuk naik kelas. Kedua, mendorong percepatan digitalisasi keuangan daerah guna memperluas jangkauan layanan keuangan. Ketiga, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
“Langkah tersebut sejalan dengan arah pembangunan daerah dan visi Kalsel Bekerja, di mana penguatan ekonomi inklusif dan berbasis potensi daerah menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” tukasnya. MC Kalsel/Rns
