Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Rabu (25/3/2026).
Penyampaian dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, yang mewakili Gubernur Kalimantan Selatan.
Muhammad Syarifuddin menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan atas kerja sama dalam pembahasan LKPJ.
Ia menegaskan bahwa secara umum kinerja pembangunan daerah sepanjang 2025 menunjukkan perkembangan positif yang tercermin dari berbagai indikator makro.
“Berbagai capaian ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kalimantan Selatan berjalan ke arah yang baik. Namun kami menyadari, di balik setiap angka terdapat harapan masyarakat yang harus terus dijawab melalui kebijakan yang tepat dan berkelanjutan,” ujarnya.
Pada aspek pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Selatan tercatat meningkat menjadi 75,19 dibandingkan tahun sebelumnya.
Peningkatan ini mencerminkan perbaikan pada sektor kesehatan, pendidikan, dan daya beli masyarakat, meskipun pemerintah masih menaruh perhatian pada peningkatan kualitas pendidikan.
Di bidang penanggulangan kemiskinan, persentase penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 3,88 persen dari sebelumnya. Capaian ini merupakan hasil berbagai program intervensi pemerintah, meski diakui masih terdapat kelompok masyarakat yang memerlukan penanganan lebih lanjut.
Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka juga menunjukkan perbaikan dengan berada di angka 4,16 persen, menurun dibandingkan tahun sebelumnya.
Pada sektor ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan tercatat meningkat dan berada di atas rata-rata nasional, mencerminkan ketahanan ekonomi daerah.
Selain itu, tingkat ketimpangan yang diukur melalui rasio gini mengalami penurunan dari 0,302 menjadi 0,287. Hal ini menandakan distribusi kesejahteraan masyarakat yang semakin merata di wilayah Kalimantan Selatan.
Meski demikian, Pemprov Kalsel mengakui masih terdapat sejumlah tantangan pembangunan yang perlu menjadi perhatian bersama, di antaranya peningkatan kualitas pendidikan, perluasan kesempatan kerja, penguatan sektor ekonomi non-pertambangan, serta pemerataan pembangunan antarwilayah.
“Rekomendasi yang disampaikan DPRD akan menjadi pedoman penting bagi kami dalam merumuskan kebijakan pembangunan ke depan agar lebih tepat sasaran,” kata Syarifuddin.
Rapat paripurna ini menjadi bagian dari mekanisme akuntabilitas pemerintah daerah kepada DPRD serta masyarakat, sekaligus evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan selama Tahun Anggaran 2025. MC Kalsel/Fuz
