Perubahan iklim saat ini bukan lagi ancaman di masa depan, melainkan kenyataan yang sudah dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Selatan, Rahmat Prapto Udoyo, dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim.
Rahmat mengungkapkan, berbagai dampak perubahan iklim telah nyata terjadi, seperti kenaikan suhu rata-rata bumi, perubahan pola curah hujan, hingga meningkatnya kejadian cuaca ekstrem yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
“Kalimantan Selatan saat ini menghadapi berbagai tantangan serius, mulai dari banjir yang semakin sering terjadi, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, hingga menurunnya kualitas lingkungan akibat alih fungsi lahan dan bencana hidrometeorologi,” kata Rahmat, Banjarmasin, Senin (6/4/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat, aktivitas sosial, serta daya dukung lingkungan. Ia juga menyoroti masih kurangnya pemahaman masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah.
Sebagai bagian dari komitmen nasional dalam pengendalian perubahan iklim, Rahmat menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menurunkan emisi gas rumah kaca melalui aksi mitigasi, sekaligus meningkatkan ketahanan masyarakat melalui aksi adaptasi.
“Upaya ini harus dilakukan secara terencana, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan daerah. Untuk itu, Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) menjadi instrumen penting dalam pencatatan, pelaporan, dan pemantauan aksi iklim,” jelasnya.
Melalui SRN PPI, setiap aksi adaptasi dan mitigasi dapat terukur dan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target nasional pengendalian perubahan iklim.
Lebih lanjut, Rahmat menyampaikan bahwa Program Kampung Iklim (ProKlim) menjadi salah satu instrumen utama yang terus didorong penerapannya di Kalimantan Selatan. Program ini tidak hanya mengajak masyarakat beradaptasi dan menurunkan emisi, tetapi juga membangun kemandirian dalam menjaga lingkungan secara berkelanjutan.
“Pada tahun 2025, terdapat sekitar 120 lokasi ProKlim yang telah terdaftar dalam SRN. Dari jumlah tersebut, 4 lokasi berhasil meraih penghargaan kategori Lestari, dan 1 lokasi memperoleh penghargaan kategori Trophy Utama,” ungkapnya.
Secara keseluruhan, sejak tahun 2014 hingga 2025, jumlah lokasi ProKlim yang terdaftar di Kalimantan Selatan mencapai 559 lokasi, dengan total 637 lokasi yang telah memperoleh penghargaan ProKlim.
Capaian tersebut, lanjut Rahmat, menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor, baik pemerintah daerah, akademisi, maupun dunia usaha memiliki peran penting dalam mendukung aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak.
Melalui kegiatan Bimtek ini, pihaknya berharap kapasitas aparatur pemerintah daerah semakin meningkat dalam menyusun serta melaporkan aksi iklim secara lebih terstruktur, mudah dipahami, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Dengan demikian, kualitas pelaporan melalui SRN PPI akan semakin baik, terukur, dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan,” pungkasnya. MC Kalsel/Rns
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
