Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya dalam penanganan banjir secara terintegrasi sebagai salah satu prioritas utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2026 di Banjarbaru, Selasa (7/4/2026).
Dalam sambutannya, Gubernur menyoroti karakteristik banjir di Kalimantan Selatan yang berbeda dengan daerah lain, terutama karena dipengaruhi oleh fenomena pasang surut air laut (rob) yang bertepatan dengan intensitas hujan tinggi. Kondisi ini menyebabkan banjir menjadi lebih kompleks dan membutuhkan penanganan yang terintegrasi lintas wilayah serta lintas sektor.
“Kita melihat bahwa banjir di Kalimantan Selatan itu berbeda karena dipengaruhi oleh rob dan hujan ekstrem. Ketika keduanya terjadi bersamaan, maka dampaknya sangat besar seperti yang kita alami tahun ini,” ujar Gubernur Muhidin.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah merancang sejumlah program strategis, di antaranya pengerukan Sungai Alalak untuk memperlancar aliran air menuju Sungai Barito, serta pembangunan sudetan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Proyek sodetan ini direncanakan sepanjang kurang lebih 40 kilometer sebagai upaya mempercepat pembuangan air ke aliran utama.
“Sodetan ini menjadi solusi penting. Memang kemampuan daerah terbatas, tapi kita akan kolaborasi dengan pemerintah pusat dan balai. Tanpa kerja sama, sulit untuk menyelesaikan masalah banjir secara cepat,” jelasnya.
Selain itu, upaya lain yang telah berjalan adalah pengerukan Sungai Bakau menuju Sungai Buluh di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sepanjang 30 kilometer. Program ini diharapkan mampu mengurangi genangan air serta mempercepat surutnya banjir di wilayah tersebut.
Gubernur juga menekankan bahwa seluruh program pengendalian banjir harus terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah, sehingga memiliki kekuatan penganggaran dan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Ia mengingatkan pentingnya sinkronisasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah pusat dalam menyusun program tersebut.
“Penanganan banjir tidak bisa parsial. Harus terencana, terintegrasi, dan didukung semua pihak agar hasilnya maksimal dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Ke depan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap dengan berbagai program strategis tersebut, risiko banjir dapat ditekan secara signifikan, sehingga tidak lagi menimbulkan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat maupun perekonomian daerah. MC Kalsel/dam
