Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mematangkan kesiapan dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diperkirakan akan terjadi dalam waktu mendatang. Salah satu langkah strategis yang disiapkan adalah pembangunan dan optimalisasi kanal sebagai upaya menjaga kelembapan lahan.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalsel, H. Muhidin, usai mengikuti kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2026 di Banjarbaru, Selasa (7/4/2026).
Gubernur Muhidin menegaskan bahwa upaya penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada penanganan saat terjadi kebakaran, tetapi juga langkah preventif dengan memastikan kondisi lahan tetap basah melalui pengelolaan kanal.
“Kita saat ini menghadapi ancaman karhutla. Salah satu langkah yang dilakukan adalah membuat dan membenahi kanal-kanal yang ada, agar dapat berfungsi sebagai resapan air. Jangan sampai kita hanya fokus pada banjir saja, tetapi mengabaikan potensi kekeringan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kanal-kanal tersebut akan berfungsi untuk menjaga ketersediaan air di lahan, sehingga tanah tidak mudah kering dan dapat meminimalisir risiko kebakaran. Dinas Kehutanan pun telah diperintahkan untuk segera melakukan langkah-langkah teknis di lapangan.
“Kanal ini penting agar daerah resapan tetap basah. Kalau air tersedia dan tersalurkan dengan baik, maka lahan tidak cepat kering,” tambahnya.
Lebih lanjut, Gubernur Muhidin juga menyoroti kondisi geografis di sejumlah wilayah di Kalsel, seperti Liang Anggang, Cempaka, dan Landasan Ulin, yang memiliki karakteristik tanah dengan kandungan batu putih di bagian bawah. Kondisi ini dinilai mempengaruhi kemampuan tanah dalam menyerap air.
“Daerah seperti Liang Anggang, Cempaka, dan Landasan Ulin memiliki lapisan batu putih di bawah tanah, sehingga proses penyerapan air relatif lebih lambat. Namun demikian, hal ini juga dapat membantu penyebaran air ke wilayah sekitar, sehingga penting untuk menjaga agar tanah di wilayah lain tetap lembap,” jelasnya.
Selain pembangunan kanal, Pemprov Kalsel juga mempertimbangkan langkah penetapan status darurat bencana apabila kondisi cuaca menunjukkan potensi ekstrem seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya. Penetapan status tersebut akan menjadi dasar untuk mengajukan dukungan ke pemerintah pusat, termasuk pelaksanaan teknologi modifikasi cuaca (TMC).
“Kalau kondisi sudah dinyatakan ekstrem, maka kita akan menetapkan status darurat bencana. Setelah itu, kita bisa mengajukan ke pusat untuk dilakukan modifikasi hujan seperti yang pernah dilakukan sebelumnya,” ungkapnya.
Gubernur juga menambahkan bahwa koordinasi lintas daerah menjadi hal penting dalam upaya penanganan karhutla, mengingat fenomena cuaca tidak hanya terjadi di satu wilayah saja. Ia mencontohkan kerja sama dengan Provinsi Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan modifikasi cuaca.
“Pengalaman sebelumnya, Kalimantan Tengah juga melakukan modifikasi hujan, dan karena arah angin menuju ke Kalsel, maka hujan juga turun di wilayah kita. Ini menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan,” katanya.
Menurutnya, pergerakan angin yang dipantau oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjadi acuan penting dalam menentukan langkah strategis ke depan, termasuk potensi distribusi hujan di wilayah Kalsel.
Gubernur Muhidin berharap upaya mitigasi yang dilakukan dapat berjalan optimal, sehingga risiko karhutla dapat ditekan tanpa menimbulkan dampak lain seperti banjir.
“Kita harapkan kondisi tetap seimbang. Jangan sampai kita terlalu fokus pada hujan sehingga justru menimbulkan banjir. Yang penting adalah menjaga keseimbangan agar lahan tetap basah dan aman dari kebakaran,” pungkasnya. MC Kalsel/dam
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
