Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum terkait layanan air minum dan air limbah domestik, di Banjarbaru, Kamis (16/4/2026).
Kegiatan ini merupakan agenda rutin tahunan yang bertujuan memperbarui pemahaman pemerintah daerah terhadap mekanisme perhitungan, pengumpulan data, serta evaluasi capaian SPM di sektor pekerjaan umum, khususnya bidang cipta karya.
Kepala Dinas PUPR Kalsel, M. Yasin Toyib melalui Kepala Bidang Cipta Karya, Ryan Tirta Nugraha, menyampaikan bahwa sosialisasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat dalam pelaporan dan pencapaian target SPM.
“Setiap tahun kita melakukan pembaruan terhadap tata cara perhitungan dan pengambilan data untuk menilai kinerja SPM. Dengan demikian, kabupaten/kota dan provinsi dapat bersinergi dalam pelaporan ke pemerintah pusat,” ujarnya.
Ryan mengungkapkan, capaian SPM air minum di tingkat provinsi saat ini telah mendekati 100 persen. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan pada aspek kualitas layanan di lapangan agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
“Secara capaian sudah sangat baik, tetapi peningkatan mutu layanan tetap menjadi perhatian, terutama dalam implementasi di lapangan,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan anggaran dari pemerintah kabupaten/kota guna meningkatkan capaian SPM di masing-masing daerah. Pasalnya, SPM merupakan bentuk pelayanan dasar yang wajib dipenuhi pemerintah kepada masyarakat, sementara pemerintah provinsi berperan dalam pembinaan dan pengawasan.
“Diharapkan kabupaten/kota dapat meningkatkan alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian SPM, sehingga pelayanan dasar kepada masyarakat dapat terpenuhi secara maksimal,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Pembinaan Teknis Penyehatan Lingkungan Permukiman, Air Minum dan Bangunan, Egianti Sariutami, menyampaikan bahwa kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan pemahaman peserta terkait evaluasi capaian SPM triwulan I tahun 2026.
Selain itu, sosialisasi ini juga mendorong optimalisasi penggunaan aplikasi pelaporan seperti SICALMERS serta sistem pelaporan SPM melalui platform resmi Kementerian Dalam Negeri.
“Melalui kegiatan ini, pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat memahami kondisi capaian SPM, meningkatkan kualitas pelaporan, serta menyesuaikan dengan kebijakan terbaru, termasuk dalam penginputan data pada aplikasi SPM Kemendagri,” ungkapnya.
Tak hanya itu, kegiatan ini juga menjadi sarana konsultasi dan berbagi informasi antar pemangku kepentingan guna mendorong peningkatan kinerja pemerintahan daerah, khususnya dalam bidang pekerjaan umum.
Dengan terselenggaranya sosialisasi ini, diharapkan terbangun sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam mencapai target SPM secara optimal, demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat.
Kegiatan sosialisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 secara resmi dibuka dengan harapan dapat memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas layanan dasar di bidang air minum dan sanitasi di Kalsel. MC Kalsel/tgh
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
