Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Tahun 2026 serta penyusunan rencana kerja tahun 2027, dengan melibatkan seluruh Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan perangkat daerah terkait di lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, M. Farhanie, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menyelaraskan program daerah dengan kebijakan nasional, khususnya dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Melalui rakor ini, kami menghadirkan seluruh kepala dinas sosial Kabupaten/Kota serta SKPD terkait agar perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dapat terintegrasi dan memberikan kontribusi nyata dalam penyusunan RKPD,” ujar Farhanie, Banjarmasin, Kamis (16/4/2026).
Dalam kegiatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Fakultas Kedokteran, yang dihadiri langsung oleh Prof. Samsul. Selain itu, rakor turut menghadirkan narasumber dari internal Dinas Sosial serta dari Kementerian Sosial RI, termasuk Kepala Biro Perencanaan Kemensos, guna memperkuat arah kebijakan program ke depan.
Farhanie berharap, melalui perencanaan yang matang, penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kalimantan Selatan dapat semakin optimal.
“Dengan perencanaan yang baik, kita harapkan dukungan anggaran juga semakin kuat, sehingga program-program dapat berjalan maksimal,” katanya.
Ia menegaskan bahwa urusan kesejahteraan sosial merupakan urusan wajib yang harus dipenuhi, termasuk dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Adapun sejumlah program prioritas yang menjadi fokus Dinas Sosial Kalsel antara lain perlindungan dan jaminan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, penyaluran bantuan sembako, program bedah rumah tidak layak huni (RTLH), hingga pengembangan usaha ekonomi produktif perorangan (UEP-P).
Selain itu, program unggulan lain mencakup Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA), bantuan perlengkapan sekolah bagi anak usia dini dari keluarga kurang mampu, serta dukungan terhadap penyelenggaraan sekolah rakyat di daerah.
Meski demikian, Farhanie mengakui masih terdapat sejumlah kendala, terutama terkait keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi.
“Kami tetap berupaya memaksimalkan program dengan anggaran yang tersedia agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal,” pungkasnya. MC Kalsel/Rns
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
