Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Forum Perangkat Daerah Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan di Aula eks Kantor Gubernur Kalsel, Banjarmasin.
Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan program, memperkuat kolaborasi, serta merumuskan arah kebijakan pembangunan pemuda dan olahraga di daerah.
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kalsel, Pebriadin Hapiz, mengatakan forum ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Bappeda Provinsi, narasumber dari Bank Indonesia, hingga Dinas Pemuda dan Olahraga kabupaten/kota serta SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
“Forum ini kami laksanakan untuk menyinergikan program kepemudaan dan keolahragaan yang memiliki banyak irisan dengan perangkat daerah lainnya. Kolaborasi menjadi kunci karena banyak isu lintas sektor yang harus kita tangani bersama,” ujarnya, Kamis (23/4/2026).
Dalam forum tersebut, sejumlah materi strategis disampaikan, di antaranya literasi digital dan literasi keuangan dari Bank Indonesia, serta penguatan kewirausahaan bagi pemuda usia 16 hingga 30 tahun. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas generasi muda sekaligus menekan angka pemuda yang tidak bekerja, tidak bersekolah, maupun tidak mengikuti pelatihan.
Selain itu, Dispora Kalsel juga menyoroti berbagai persoalan yang menjadi perhatian bersama, seperti perilaku merokok pada pemuda, pernikahan usia dini, hingga peningkatan partisipasi pemuda dalam kegiatan produktif. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan kolaboratif antar-SKPD dalam menyelesaikan persoalan kepemudaan.
Di bidang olahraga, forum turut membahas target capaian prestasi, termasuk sinergi dengan Dinas Pendidikan melalui ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN). Kolaborasi ini dinilai penting untuk pembinaan atlet sejak usia dini.
Lebih lanjut, Dispora Kalsel juga menitipkan sejumlah agenda strategis kepada perangkat daerah terkait, seperti perhatian terhadap pemuda disabilitas melalui Dinas Sosial, serta penguatan peran desa dalam pembangunan sarana dan prasarana olahraga melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dukungan regulasi dan program di tingkat desa diharapkan mampu meningkatkan minat masyarakat, khususnya pemuda, dalam berolahraga.
“Dengan semakin banyaknya kegiatan olahraga yang kompetitif di tingkat desa, kita berharap animo pemuda meningkat, sehingga berdampak pada peningkatan kebugaran dan penurunan angka kesakitan,” tambahnya.
Kinerja pembangunan kepemudaan dan olahraga sendiri diukur melalui sejumlah indikator nasional, seperti Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dan Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) yang menjadi acuan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. MC Kalsel/tgh
